Gelombang yang katanya demokratisasi tengah melanda kawasan ini. Menurut saya, tetap saja istilah katanya mesti ditambahkan. Ada satu hal yang saya tidak bisa temukan dalam gelombang kali ini. Demokrasi kan katanya membutuhkan kelas menengah yang kuat sebagai tulang punggungnya. Nah, apakah dalam konteks Timur Tengah saat ini kelas menengah tersebut hadir?

Saya masih sangsi terhadap kehadiran mereka. Karena itulah, sampai saat ini, saya masih akan mengatakan bahwa demokrasi di Timur Tengah belum menjadi gejala. Jadi proses demokratisasi tersebut masih sebatas katanya. Akan lebih pas rasanya kalau istilahnya kemudian tidak dirujuk dalam kacamata transisi ke demokrasi.

Salam.

Pertama, adanya penilaian yang realistis mengenai kondisi kawasan. Kritik ini sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Edward Said yang kemudian dilanjutkan oleh Noam Chomsky. Dalam banyak kasus, pemerintah AS bergerak atas pertimbangan Timur Tengah yang mereka bayangkan atau inginkan. Bukan bergerak atas dasar Timur Tengah yang di lapangan. Sederhananya, kebijakan mereka dibangun oleh apa yang mereka pikirkan dan bukan yang dipikirkan oleh para pelaku di kawasan. Kritik ini sebenarnya juga berlaku bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Dalam konteks Indonesia, bayangan bahwa Israel selalu tidak dapat dipercaya atau adanya kesimpulan bahwa Israel tidak akan mau berdamai harus secara kritis ditelaah. Seringkali kebijakan Indonesia bergerak bukan atas dasar apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh para pelaku di lapangan namun oleh apa yang menurut Indonesia paling baik dilakukan.

Kedua, adanya harmoni dan keikutsertaan secara mendalam Presiden dengan para staf utamanya. Jika hal ini ditarik dalam konteks Indonesia, saya kok tiba-tiba membayangkan pembentukan desk-desk atau komisi-komisi khusus yang mengurusi masalah Timur Tengah. Kinerja apik Nixon dan Kissinger atau Bush Sr. dan Baker III merupakan beberapa contoh bagaimana pengambil kebijakan di AS mampu membangun harmoni dengan baik dan secara aktif terlibat dalam pembahasan-pembahasan masalah perdamaian.

Ketiga, ada upaya yang konsisten untuk membangun dukungan publik terhadap perdamaian. Poin ini kadang sering diplesetkan sebagai adanya upaya yang konsisten plus sistematis untuk mendukung keberadaan Israel. Nah, dalam konteks Indonesia yang terjadi adalah sebaliknya. Muncul pemahaman bahwa perdamaian berarti keselamatan salah satu pihak yang memiliki ikatan batin, ataupun lahir, dengan negara ybs, entah AS maupun Indonesia. Perdamaian seharusnya dipahami pada kebutuhan agar kedua entitas yang bertikai mampu hidup dalam harmoni dalam tempo selama mungkin. Sebuah definisi yang sederhana namun sayangnya sulit diwujudkan.

Keempat, fokus baik pada proses maupun substansi. Sejarah proses perdamaian mencatat bahwa kadang kala AS lebih dominan memperhatikan salah satu dan bukan keduanya. Indonesia, lebih buruk, tidak pernah peduli pada keduanya. Kadang justru kita, apalagi publik, berpikir bahwa perdamaian bahkan tidak dibutuhkan sama sekali. Di kelas Timteng yang saya ampu, beberapa peserta memberikan kesan bahwa perdamaian tidak bisa diwujudkan dengan aneka alasannya. Bukannya saya tak sepakat dengan mereka, namun seorang realis sekalipun akan tetap berusaha mencari solusi di tengah ketiadaan solusi. Agak dikhawatirkan jika jawaban tersebut muncul karena rasa acuh pada proses dan substansi.

Kelima, pentingnya backchannel. Kebetulan saya dan beberapa teman sedang sibuk dengan urusan backchannel ini. Kami sedang iseng untuk mencari pola backchannel macam mana yang bisa dikembangkan sebagai pondasi kebijakan Indonesia. Tapi, karena namanya backchannel, ya saya tidak bisa berbicara apapun kepada anda-anda yang kebetulan membaca tulisan ini.

Keenam, ketepatan menggunakan tekanan dan memilih waktu. Nah, dalam konteks inilah si judul di atas diberi penekanan. Ketika awal berkuasa, sekelompok pengamat dan aktivis perdamaian Timur Tengah telah memberikan masukan kepada pemerintahan Obama untuk tidak ragu-ragu menggunakan tekanan. Dalam konteks saat ini, ketika Israel cenderung ke kanan dan Palestina carut-marut oleh konflik internal, peran dan tekanan AS memang krusial. Saya mungkin tak bisa mengerti bagaimana perdamaian bisa dipaksakan, namun saya tak menolak usulan untuk memberikan tekanan tersebut. Walt dan Mearshimer memberikan masukan yang seide dalam buku panjang yang mereka tulis yang sudah barang tentu menjadi best seller di negeri ini. Riset detil yang mereka kerjakan menunjukkan kekuatan, yang buat saya sekaligus kelemahan, lobi Israel di AS. Kira-kira, di Indonesia, model tekanan macam apa ya yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan perdamaian? Tapi, bukankah hanya memiliki relasi dengan Palestina, dan di saat yang bersamaan Israel yang perlu untuk ditekan? Mosok iya kita iseng menekan Israel untuk berdamai padahal kita bukan teman baiknya. Kalau pak Presiden sih menjawabnya sederhana, mending kita tekan saja Rusia supaya menekan Israel. Weleh-weleh…

Udah ah, daripada ngelantur kemana-mana mendingan saya nonton bola di Minggu malam begini…

Dalam konteks itu maka penarikan mundur pasukan AS harus dilihat dalam kerangka membangun stabilitas. Kehadiran pasukan AS memang memunculkan kelompok-kelompok anti-AS yang aktif melakukan aksi-aksi kekerasan. Pemetaan yang cermat tentang keberadaan kelompok-kelompok tersebut akan bisa membantu menilai permasalahan mendasar yang muncul dalam kehadiran pasukan AS. Dengan demikian, penarikan pasukan AS akan bisa meredakan aksi-aksi kekerasan di masa yang akan datang.

Maksud saya sederhana, aksi kekerasan yang dialamatkan kepada pasukan AS bisa muncul karena ketidaksukaan ideologis terhadap pasukan AS atau Amerika secara keseluruhan. Namun, bisa juga aksi tersebut muncul karena melemahnya atau memburuknya posisi politik, ekonomi, sosial dan aneka ragam kelompok tersebut akibat dominasi AS di Irak. Jadi, bukan pangkal perkaranya bukan kehadiran pasukan AS-nya namun terdesaknya posisi mereka. Dalam konteks ini penarikan mundur pasukan AS belum tentu akan berkontribusi positif pada stabilitas Irak.

Salam

Saya paham bahwa sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Tapi saya tidak paham bagaimana caranya untuk menghubungkan identitas Islam dan politik luar negeri.  Jika Indonesia membangun politik luar negerinya berdasarkan identitas Muslim, mengapa Indonesia dapat sedemikian mudah dekat dengan Iran. Indonesia dan Iran memang sama-sama mayoritas Muslim, namun Iran kan Syiah dan Indonesia didominasi oleh penganut Sunni. Jika Indonesia menggunakan identitas Islam sebagai dasar politik luar negerinya, mengapa pula Indonesia tidak pernah secara konsisten mendukung Hamas dan tetap bersikukuh bahwa pemerintah Palestina yang sah adalah Otoritas Palestina.

Saya tetap percaya bahwa tidak ada korelasi antara Islam dan kebijakan luar negeri Indonesia. Benar bahwa ada perdebatan internal di kalangan publik dan pengambil kebijakan mengenai identitas Indonesia. Namun yang muncul di suara dominan adalah identitas Arabisme dan bukan Islam. Jika memang Islam yang menjadi titik sentral identitas, mengapa pula yang banyak berkembang adalah cara hidup kearaban? Maksud saya, mengapa yang terlihat lebih dominan dalam suara mayoritas di negeri ini adalah bagaimana caranya mentransformasi masyarakat Indonesia untuk menjadi identik dengan masyarakat di padang pasir tersebut. Mengapa suara Islam Indonesia yang banyak disuarakan oleh ulama-ulama lokal di negeri ini seperti menguap ditelan debu Jakarta?

Dalam arena politik luar negeri Indonesia pun, tidak pernah nampak identitas Islam yang dilekatkan. Negara ini mendukung perjuangan Palestina karena spirit anti-kolonialisme. Negara ini cenderung sepakat dengan Iran dalam pertarungan politiknya melawan AS karena semangat anti-Barat. Semangat anti-kolonialisme di negeri ini kan sering dianggap sama dengan semangat anti-Barat.

Jika demikian halnya, masihkah perlu untuk memunculkan status Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dalam pergaulan internasional kita?

Model menang-kalah, benar-salah tersebut benar-benar mengkhawatirkan. Tidak mengherankan jika publik secara keseluruhan terjebak dalam upaya tersistematis kedua pihak untuk menyajikan versi mana yang putih dan versi mana yang hitam. Tidak mengherankan jika seorang profesor dari kampus tetangga pernah mengatakan bahwa pada kenyataannya para politisi di Taiwan membutuhkan musuh di seberang lautan sebagai kawan untuk menyajikan kepentingannya. Dalam bahasa lain, menurut profesor lain, musuh terbesar Taiwan sebenarnya ya Taiwan sendiri, bukan Cina.

Kembali ke ECFA, dalam versi yang “kalah” ini, ECFA ditempatkan dalam kerangka yang lebih besar. Artinya, upaya meraih kesepakatan ini tidak hanya diletakkan sebagai sebuah terobosan dalam meningkatkan kerjasama ekonomi antar-selat namun dilihat dalam kerangka keamanan Taiwan secara keseluruhan. Bagi anda yang terbiasa membaca tulisan-tulisan tentang keamanan Taiwan tentunya sudah sangat paham dengan argumen bahwa Taiwan menghadapi ancaman yang sangat nyata dari misil Cina, isolasi diplomatik Cina, atau yang sejenisnya. Nah, dalam konteks inilah ECFA diletakkan. Dengan memandang ECFA sebagai satu sekrup dari keseluruhan ancaman maka ECFA harus dipahami bukan sebagai solusi untuk mengamankan Taiwan namun sebagai upaya pihak lawan untuk semakin melemahkan Taiwan. Kekuatan ekonomi merupakan salah satu senjata utama, atau mungkin satu-satunya, Taiwan dalam menghadapi tekanan Cina. Karenanya, upaya Cina melemahkan kekuatan ekonomi tersebut harus dikritisi dan jika perlu ditolak.

Tapi sudahlah, saya sudah cukup puas dengan semua propaganda yang saya dapatkan. Setidaknya di akhir hari, saya bisa menikmati matahari tenggelam dengan sebuah senyum. Bangsa yang unik, tidak ubahnya dengan bangsa saya sendiri.

Salam.

Kutipan tersebut saya dapatkan dari makalah yang dibagikan dalam sebuah perkuliahan tentang ECFA di kampus NCCU beberapa hari yang lalu. Judul resmi dari dokumen tersebut adalah “Safeguarding Taiwan, Reaching across the Taiwan Strait, and Forging Links to Global Marketplace: The Fruits of Three Chiang-Chen Talks.” Menjelang perkuliahan dimulai, seorang kawan mahasiswa asing berkata kepada saya “Marilah kita siapkan diri untuk mendengarkan propaganda.”

Saya tak pernah mempermasalahkan aktivitas akademik yang digunakan oleh pemerintah ataupun oposisi untuk mengemukakan gagasan ataupun mengklaim keberhasilan mereka. Bukan hal yang mengherankan. Sepanjang hal tersebut mampu tetap dikritisi oleh para akademisi maka proses dialog akan tetap berlangsung. Terkadang, kebebasan berekspresi memang suka kebablasan, baik mereka yang mengutarakan gagasan maupun yang mengkritisi gagasan, namun dalam banyak kasus akan ada seleksi alam untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam kasus di atas, perbincangan mengenai mengapa Taiwan membutuhkan ECFA dengan segala rasionalitas dan hingar-bingarnya pun menjadi sesuatu yang normal.

Yang buat saya cukup mengherankan adalah ketika ide tersebut mampu sedemikian hingga menciptakan pertentangan, politik ataupun sosial, di dua kelompok dalam taraf yang teramat sangat. Dengan segera tentunya akan banyak yang menjelaskan hal tersebut sebagai dampak dari demokratisasi.

Secara kebetulan pula saya belakangan cukup intens berurusan dengan kontrol sipil dan demokratisasi. Perpecahan serupa juga nampak benar dalam kasus Taiwan. Ada banyak hal kontradiktif yang dihasilkan dari kebutuhan untuk menciptakan kontrol sipil dan dampak dari demokratisasi yang teramat sangat tersebut.

Negeri ini sedemikian kecil, namun perseteruan di dalam sedemikian dalam.