Sudah agak lama tidak mengisi blog ini. Sepertinya perlu kembali digalakkan aktivitas menulisnya. Kebetulan di kawasan Timur Tengah sedang banyak pergolakan.

Gelombang yang katanya demokratisasi tengah melanda kawasan ini. Menurut saya, tetap saja istilah katanya mesti ditambahkan. Ada satu hal yang saya tidak bisa temukan dalam gelombang kali ini. Demokrasi kan katanya membutuhkan kelas menengah yang kuat sebagai tulang punggungnya. Nah, apakah dalam konteks Timur Tengah saat ini kelas menengah tersebut hadir?

Saya masih sangsi terhadap kehadiran mereka. Karena itulah, sampai saat ini, saya masih akan mengatakan bahwa demokrasi di Timur Tengah belum menjadi gejala. Jadi proses demokratisasi tersebut masih sebatas katanya. Akan lebih pas rasanya kalau istilahnya kemudian tidak dirujuk dalam kacamata transisi ke demokrasi.

Salam.

William Quandt menulis dalam bukunya beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintahan AS yang menghendaki tercapainya perdamaian di Timur Tengah.

Pertama, adanya penilaian yang realistis mengenai kondisi kawasan. Kritik ini sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Edward Said yang kemudian dilanjutkan oleh Noam Chomsky. Dalam banyak kasus, pemerintah AS bergerak atas pertimbangan Timur Tengah yang mereka bayangkan atau inginkan. Bukan bergerak atas dasar Timur Tengah yang di lapangan. Sederhananya, kebijakan mereka dibangun oleh apa yang mereka pikirkan dan bukan yang dipikirkan oleh para pelaku di kawasan. Kritik ini sebenarnya juga berlaku bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Dalam konteks Indonesia, bayangan bahwa Israel selalu tidak dapat dipercaya atau adanya kesimpulan bahwa Israel tidak akan mau berdamai harus secara kritis ditelaah. Seringkali kebijakan Indonesia bergerak bukan atas dasar apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh para pelaku di lapangan namun oleh apa yang menurut Indonesia paling baik dilakukan.

Kedua, adanya harmoni dan keikutsertaan secara mendalam Presiden dengan para staf utamanya. Jika hal ini ditarik dalam konteks Indonesia, saya kok tiba-tiba membayangkan pembentukan desk-desk atau komisi-komisi khusus yang mengurusi masalah Timur Tengah. Kinerja apik Nixon dan Kissinger atau Bush Sr. dan Baker III merupakan beberapa contoh bagaimana pengambil kebijakan di AS mampu membangun harmoni dengan baik dan secara aktif terlibat dalam pembahasan-pembahasan masalah perdamaian.

Ketiga, ada upaya yang konsisten untuk membangun dukungan publik terhadap perdamaian. Poin ini kadang sering diplesetkan sebagai adanya upaya yang konsisten plus sistematis untuk mendukung keberadaan Israel. Nah, dalam konteks Indonesia yang terjadi adalah sebaliknya. Muncul pemahaman bahwa perdamaian berarti keselamatan salah satu pihak yang memiliki ikatan batin, ataupun lahir, dengan negara ybs, entah AS maupun Indonesia. Perdamaian seharusnya dipahami pada kebutuhan agar kedua entitas yang bertikai mampu hidup dalam harmoni dalam tempo selama mungkin. Sebuah definisi yang sederhana namun sayangnya sulit diwujudkan.

Keempat, fokus baik pada proses maupun substansi. Sejarah proses perdamaian mencatat bahwa kadang kala AS lebih dominan memperhatikan salah satu dan bukan keduanya. Indonesia, lebih buruk, tidak pernah peduli pada keduanya. Kadang justru kita, apalagi publik, berpikir bahwa perdamaian bahkan tidak dibutuhkan sama sekali. Di kelas Timteng yang saya ampu, beberapa peserta memberikan kesan bahwa perdamaian tidak bisa diwujudkan dengan aneka alasannya. Bukannya saya tak sepakat dengan mereka, namun seorang realis sekalipun akan tetap berusaha mencari solusi di tengah ketiadaan solusi. Agak dikhawatirkan jika jawaban tersebut muncul karena rasa acuh pada proses dan substansi.

Kelima, pentingnya backchannel. Kebetulan saya dan beberapa teman sedang sibuk dengan urusan backchannel ini. Kami sedang iseng untuk mencari pola backchannel macam mana yang bisa dikembangkan sebagai pondasi kebijakan Indonesia. Tapi, karena namanya backchannel, ya saya tidak bisa berbicara apapun kepada anda-anda yang kebetulan membaca tulisan ini.

Keenam, ketepatan menggunakan tekanan dan memilih waktu. Nah, dalam konteks inilah si judul di atas diberi penekanan. Ketika awal berkuasa, sekelompok pengamat dan aktivis perdamaian Timur Tengah telah memberikan masukan kepada pemerintahan Obama untuk tidak ragu-ragu menggunakan tekanan. Dalam konteks saat ini, ketika Israel cenderung ke kanan dan Palestina carut-marut oleh konflik internal, peran dan tekanan AS memang krusial. Saya mungkin tak bisa mengerti bagaimana perdamaian bisa dipaksakan, namun saya tak menolak usulan untuk memberikan tekanan tersebut. Walt dan Mearshimer memberikan masukan yang seide dalam buku panjang yang mereka tulis yang sudah barang tentu menjadi best seller di negeri ini. Riset detil yang mereka kerjakan menunjukkan kekuatan, yang buat saya sekaligus kelemahan, lobi Israel di AS. Kira-kira, di Indonesia, model tekanan macam apa ya yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan perdamaian? Tapi, bukankah hanya memiliki relasi dengan Palestina, dan di saat yang bersamaan Israel yang perlu untuk ditekan? Mosok iya kita iseng menekan Israel untuk berdamai padahal kita bukan teman baiknya. Kalau pak Presiden sih menjawabnya sederhana, mending kita tekan saja Rusia supaya menekan Israel. Weleh-weleh…

Udah ah, daripada ngelantur kemana-mana mendingan saya nonton bola di Minggu malam begini…

Saya bukanlah pendukung okupasi satu negara atas negara lain. Hanya saja, dalam kasus Irak, ada hal lain yang harus dipikirkan ketika pasukan AS telah benar-benar ditarik dari negeri ini. Buat saya, ditarik atau tidak bukanlah perkara yang paling krusial, namun menciptakan stabilitas menjadi fokus yang harus lebih dikedepankan. Akan lebih baik jika pasukan AS bisa ditarik sepenuhnya, thus, tidak ada lagi okupasi, namun mekanisme penciptaan stabilitasnya juga dilakukan.

Dalam konteks itu maka penarikan mundur pasukan AS harus dilihat dalam kerangka membangun stabilitas. Kehadiran pasukan AS memang memunculkan kelompok-kelompok anti-AS yang aktif melakukan aksi-aksi kekerasan. Pemetaan yang cermat tentang keberadaan kelompok-kelompok tersebut akan bisa membantu menilai permasalahan mendasar yang muncul dalam kehadiran pasukan AS. Dengan demikian, penarikan pasukan AS akan bisa meredakan aksi-aksi kekerasan di masa yang akan datang.

Maksud saya sederhana, aksi kekerasan yang dialamatkan kepada pasukan AS bisa muncul karena ketidaksukaan ideologis terhadap pasukan AS atau Amerika secara keseluruhan. Namun, bisa juga aksi tersebut muncul karena melemahnya atau memburuknya posisi politik, ekonomi, sosial dan aneka ragam kelompok tersebut akibat dominasi AS di Irak. Jadi, bukan pangkal perkaranya bukan kehadiran pasukan AS-nya namun terdesaknya posisi mereka. Dalam konteks ini penarikan mundur pasukan AS belum tentu akan berkontribusi positif pada stabilitas Irak.

Salam